Saturday, 8 October 2016

Dekade Aksi Keselamatan Jalan

  Korban jiwa adalah kerugian utama kecelakaan lalu lintas. Ribuan nyawa terenggut. Cacat fisik pun di dapat. Sebuah hitungan ekonomi menyebut kerugian akibat kecelakaan mencapai Rp 200 triliun setahun! Oleh sebab itu pemerintah berupaya menelurkan suatu program sistem keselamatan jalan. Sistem itu diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut. Bahkan suatu saat nanti diharapkan bisa mencapai angka nol.
            Masalah keselamatan jalan tak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Cara-cara luar biasa harus digulirkan. Pasalnya negara manapun di dunia apalagi di negara berkembang jumlah kecelakaan terus meningkat. “Harus pakai cara extraordinary,” Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun tak bosan-bosanya menghimbau seluruh dunia untuk ikut mendukung aksi keselamatan jalan. Di Indonesia Wakil Presiden Boediono sudah mencanangkan gerakan aksi keselamatan jalan 2011-2035. Dalam rencana aksi tersebut lah ditelurkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).
            Dalam RUNK tersebut terdapat 5 pilar keselamatan jalan. Pertama Manajemen Keselamatan Jalan. Aksi ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, membentuk badan koordinasi, mengembangkan strategi keselamatan jalan nasional, membuat target jangka panjang dan realistik serta mengembangkan sistem keselamatan jalan. Pilar yang kedua adalah jalan berkeselamatan dan mobilitas, bentuk aksinya adalah meningkatkan kesadaran keselamatan dalam perencanaan dan desain jalan serta memperluas program penanganan lokasi rawan kecelakaan.Pilar ketiga adalah kendaraan  yang berkeselamatan, aksinya termasuk melaksanakan program penilaian mobil baru, melengkapi semua mobil baru dengan fitur keselamatan dan mendorong perusahaan pembuat kendaraan untuk menghasilkan dan mempromosikan kendaraan yang berkeselamatan. Keempat adalah mendidik masyarakat sebagai pengguna jalan untuk peduli dan sadar berkeselamatan di jalan, aksinya lainnya berupa penegakan hukum dan sosialisasi faktor risiko serta peningkatan pembuatan prosedur SIM. Pilar kelima adalah manajemen setelah terjadi kecelakaan.Semua pilar tersebut sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita.
Bila tak ada program dan prioritas yang jelas seperti RUNK LLAJ sudah dipastikan jumlah korban kecelakaan bakal meningkat. Sebabnya beragam mulai dari tidak mematuhi peraturan lalu lintas,kurangnya kesadaran dari aparatur-aparatur dalam sosialisasi masalah berkendara yang aman dan selamat, prilaku kebut-kebutan hingga tak mengenakan kelengkapan berkendara yang memadai.
Tak Bekerja Sendiri
            Dalam melaksanakan RUNK LLAJ Kementerian Perhubungan seharusnya tidak  bekerja sendiri. Ada kementerian dan lembaga terkait yang harus ikut terlibat. Dalam lima pilar tersebut masing-masing kementerian dan kelembagaan punya tugas masing-masing.
            BAPPENAS dalam hal ini berperan untuk mengkordinasikan antara kementerian/lembaga untuk menyusun dan melaksanakan program ini supaya dapat berjalan dengan maksimal. Menjadi kegiatan yang bersinergi antara satu kementarin dengan kementerian yang lain. RUNK ini tak dikerjakan oleh Kemenhub, tapi juga PU dan Kemenkes, Bappenas jadi derigennya.
            Pemerintah dalam hal ini Direktorat Perhubungan Darat tengah menggondok protokol ke lalu lintasan kendaraan darurat. Protokol ini sebagai tindak lanjut dari manajemen keselamatan jalan RUNK. Tujuannya adalah mengurangi tingkat keparahan korban kecelakaan lalu lintas. “Kuncinya adalah penanganan yang cepat,” sebut Gede Pasek Swardika. Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan disebutkan bahwa korban kecelakaan akan mendapatkan pelayanan prioritas di rumah sakit ataupun puskesmas. “Ada MOU dengan rumah sakit, tak ada lagi korban yang keleleran, rawat dulu, baru nanti urusan administrasi, bahkan jasa rahaja, juga berikan bantuan,” terang Gede Pasek Swardika.
            Pelibatan masyarakat juga ada dalam pelaksanaan RUNK LLAJ. Direktorat Perhubungan Darat mempunyai program pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan. Kelompok ini sudah terbentuk di banyak daerah. Sebut saja Kalimantan dan Jawa. “Mereka melakukan kegiatan keselamatan berkendara lalu setiap tahun kita juga ada pemilihan pelajar pelopor keselamatan,” cerita Gede Pasek Swardika. Pembentukan yang juga melibatkan pemerintah daerah setempat. “Kita komunikasikan antara kebijakan di pusat dan di daerah, sampai ke mayarakat paling bawah,” tambah Gede Pasek Swardika.

Anggaran Bertambah
            Belakangan ini pemerintah mulai memperhatikan anggaran infrastruktur termasuk di dalamnya jalan yang berkeselamatan. Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat. “Dulu jalan itu anggarannya 9 triliun, sekarang 29 triliun,” ungkap Direktur Transportasi BAPPENAS Bambang Prihartono. Dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan memuat kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Ada rencana tahunan dan lima tahunan. BAPPENAS akan memperjuangan anggaran RUNK supaya bisa dilaksanakan dengan baik. “Program tentu harus ada anggarannya,” tukas Bambang Prihartono. Namun kesuksesan pelaksanaan RUNK ini bukan hanya tugas BAPPENAS lewat perencanaan anggaran dan koordinasinya. Tapi juga peran semua masyarakat. “Mantapkan MOU yang sudah terjalin,” sebut Bambang Prihartono. Masyarakat pengguna jalan harus pula menaati peraturan yang ada. “Peduli, taat adalah kuncinya,” tutup Kasubdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Gede Pasek Swardika.

1 comment: